Nilai Harta Sebagai Penghasilan

Nilai Harta Sebagai Penghasilan

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan menuai pro dan kontra.

Salah satunya di pasal 5 ayat (2) huruf b. Sebagian wajib pajak (WP) tidak setuju dengan penerbitan PP 36, dengan berbagai alasan antara lain ketentuan ini menekan WP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan official assessment system (menyerahkan perhitungan pajak ke wajib pajak). Seharusnya ketidaksetujuan itu mereka sampaikan saat Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) berlaku karena  PP 36 merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 18 UU tax amnesty.

Sejatinya ada tiga kelompok harta bersih sebagai penghasilan yang diterima WP, diantaranya adalah:

Pertama, harta bersih tambahan peserta tax amnesty yang tidak menyatakan repatriasi serta peserta tax amnesty yang deklarasi harta tapi mengalihkan ke luar negeri selama tiga tahun.

Kedua, harta bersih peserta tax amnesty yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Ketiga, harta bersih WP yang tidak ikut tax amnesty dan belum dilaporkan dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), sepanjang DJP menemukan data atau informasi harta bersih tersebut sebelum 1 Juli 2019.

Untuk kelompok pertama, harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016. Jadi, Ditjen Pajak  tidak melakukan penilaian dan mendasarkan sepenuhnya pada nilai wajar yang dinyatakan peserta amnesti pajak.

Pasal 5 (2) b PP 36 mengatur atas harta selain kas yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan atau yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, nilainya ditentukan berdasarkan penilaian DJP sesuai kondisi dan keadaan harta tersebut di akhir tahun pajak terakhir (2015).

Untuk kelompok kedua dan ketiga, lantaran WP tidak mengungkapkan seluruh harta dalam surat pernyataan atau tidak melaporkan dalam SPT PPh, hal yang logis jika DJP lah yang menentukan penilaian harta tersebut dan bukan WP.  Jadi tudingan kantor pajak menerapkan official assessment system sama sekali tidak berdasar dan ini muncul karena adanya pemahaman yang salah.

Sumber:  kontan.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *