OJK Siapkan Tim Khusus Bantu Pemda Terbitkan Obligasi

OJK Siapkan Tim Khusus Bantu Pemda Terbitkan Obligasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan satu tim khusus untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan obligasi daerah.

Tim tersebut dibentuk agar Pemda dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan terkait penerbitan surat utang tersebut.

“Pemrov Jateng kemarin sudah mendukung baik. Kita nanti akan sosialisasi, harapannya pada waktunya nanti DPRD juga dapat menyetujui,” kata Bambang Kiswono selaku Kepala OJK Jateng-DIY di kantornya, Rabu (11/10/2017).

Kiswono mengatakan bahwa pihak OJK telah menyampaikan tawaran itu kepada Pemprov Jateng, dan telah bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

Kiswono mengungkapka bahwa menurutnya gubernur menyambut baik tawaran itu dan tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya. Pembicaraan antara OJK dan Pemprov Jateng masih sekedar pembukaan.

“Kalau (diskusinya) mendalam, kami akan satu tim khusus, nanti nanti untuk membantu apa saja yang perlu disiapkan, termasuk syarat-syaratnya,” ujarnya.

Dirinya menerangkan bahwa proyek yang dapat dibiayai melalui obligasi adalah proyek yang secara ekonomis menguntungkan. Proyek tidak bisa digunakan misalnya untuk pembangunan taman dan sebagainya.

“Harus yang usahanya menguntungkan, seperti jalan tol, rumah sakit. Pembiayaan Infrastuktur yang menguntungkan,” terangnya.

OJK menegaskan bahwa penerbitan obligasi juga harus seizin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Sehingga harus ada pembahasan terlebih dahulu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya sempat menyatakan minatnya untuk mencari sumber pembiayaan lain melalui surat utang. Namun pilihan tersebut belum populer di kalangan pemda.

Gubernur bahkan telah menghitung berapa limit yang dapat dipinjam untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

“Jateng bisa pinjam Rp 1 triliun dan itu dikonsentrasikan ke jalan dan jembatan. Tinggal nanti izin kepada dewan,” ujar Ganjar.

OJK sendiri mendorong agar penerbitan obligasi perlu direalisasikan agar proyek infrastuktur bisa terjamin pembiayaannya.

Itu artinya, pembiayaan proyek Pemerintah tidak saja mengandalkan skema Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) atau kerjasama Pemerintah dengan badan usaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *