Pajak Seret, Presiden Diminta Waspadai Proyek Infrastruktur

Pajak Seret, Presiden Diminta Waspadai Proyek Infrastruktur

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera menimbang ulang proyek infrastruktur ambisius yang memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor pajak diproyeksikan tidak bakal mencapai target.

Faisal Basri selaku Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa hal itu berkaca dari realisasi penerimaan pajak yang hingga bulan September baru mencapai Rp 770,7 triliun, atau 60,04 persen dari target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Dengan kata lain, di sisa tiga bulan terakhir, pemerintah harus segera menggenjot penerimaan pajak Rp512,87 triliun untuk memenuhi target.

Sementara itu, pajak mengambil porsi terbesar dalam penerimaan negara. Tercatat, penerimaan pajak mengambil porsi 73,94 persen dari penerimaan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.

Maka dari itu, Faisal mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN bisa lebih besar dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Maka dari itu, langkah paling rasional bagi Jokowi adalah dengan menekan belanja, utamanya menjadwal ulang beberapa proyek infrastruktur agar tidak membebani anggaran,” terangnya, Senin (16/9).

Faisal mengungkapkan bahwa dana infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp387,3 triliun di dalam APBNP 2017 ini dirasa masih kurang untuk membiayai beberapa infrastruktur penugasan yang dijalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, beberapa BUMN sudah mengaku tidak kuat menjalankan penugasan tersebut.

Dirinya mencontohkan PT Adhi Karya (Persero) yang masih membutuhkan sokongan dana untuk proyek Light Rail Transit. Kemudian PT Hutama Karya (Persero) Tbk yang masih butuh dana demi meneruskan 18 proyek jalan tol dan membutuhkan dana Rp80 triliun.

“Tapi sayangnya pemerintah hanya bisa memberi Hutama Karya Rp5,4 triliun, BUMN ini tentu butuh sokongan,” paparnya.

Dia memaparkan, sebenarnya bisa saja pemerintah menambal seretnya penerimaan pajak dengan utang. Namun, langkah itu kurang elok dilakukan. Apalagi, masalah meningkatnya utang pemerintah bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi menjelang tahun politik dua tahun lagi.

Dalam APBNP 2017, utang negara diprediksi mencapai Rp461,34 triliun. Meski demikian, ia menilai utang ini masih dalam batas wajar.

“Kalau Jokowi utangnya banyak, ini bisa jadi santapan politisi. Isu ini memang kencang,” paparnya.

Sumber:  cnnindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *