Pemerintah Belum Niat Revisi Pesangon

Pemerintah Belum Niat Revisi Pesangon

Sampai saat ini pemerintah terus bergeming dalam menghadapi desakan pengusaha atas revisi aturan pemberian pesangon yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih sesuai untuk diterapkan saat ini.

John Daniel Saragih selaku Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki inisiatif untuk merevisi UU Nomor 13 tahun 2003 tersebut.

John mengungkapkan bahwa menurutnya pemerintah saat ini tengah fokus untuk meningkatkan program vokasi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pemerintah belum bicara masalah revisi. “Kecuali teman-teman serikat pekerja dan Apindo datang bersama ke Kemnaker, ya silakan,” kata John, Rabu (18/10).

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan pesangon yang termuat di dalam UU Ketenegakerjaan.

Rosan Roeslani selaku Ketua Umum Kadin mengatakan bahwa aturan pembayaran uang pesangon ini bisa menghambat niat untuk melakukan investasi dan menahan peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air.

Iftida Yasar selaku Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengungkapkan bahwa UU Nomor 13 tahun 2003 sudah sulit menampung tren ketenagakerjaan saat ini. Maka dari itu, Apindo meminta pemerintah untuk menyusun payung hukum baru yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

“Pembuatan UU bisa dari inisiatif pemerintah atau DPR. Mekanismenya mulai kajian dan diskusi, hingga rekomendasi pembuatan undang-undang. Kami akan buat kajian dan riset lalu berikan rekomendasi dalam bentuk yang sangat detail,” ujar Iftida.

Menurutnya, aturan uang penghargaan yang di berikan bersama pesangon dinilai memberatkan pengusaha saat ini. Alasannya, fasilitas pekerja saat ini sudah dilengkapi dengan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan pensiun.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *